Palopo– Barisan dari Rakyat (BADAR) kembali turun ke jalan kelompok yang menamakan diri sebagai aliansi masyarakat itu menggelar Seruan Aksi Jilid II di depan Kantor Wali Kota Palopo.
Ratusan massa aksi berkumpul sejak pagi, membawa spanduk berisi aspirasi, pengeras suara, hingga selebaran tuntutan. Suasana semakin ramai ketika orasi-orasi bergantian menggema, menyoroti berbagai persoalan mulai dari penegakan hukum hingga kinerja aparat negara.
Desakan Bebaskan Rekan yang Ditahan
Koordinator lapangan aksi, M. Dirga Saputra, menegaskan bahwa salah satu tuntutan utama mereka adalah pembebasan rekan sesama demonstran yang hingga kini masih diamankan pihak kepolisian. Mereka ditahan setelah aksi sebelumnya di depan kantor DPRD Kota Palopo pada Senin (1/9/2025).
“Teman-teman kami sampai sekarang masih diamankan, tetapi status hukumnya belum jelas. Kami menuntut agar mereka segera dibebaskan, karena belum ada kepastian apakah mereka dinaikkan statusnya menjadi tersangka atau tidak,” ujar Dirga ketika dikonfirmasi.
Bagi BADAR, penahanan tersebut dianggap tidak adil. Mereka menilai bahwa demonstrasi adalah bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin undang-undang, sehingga massa aksi tidak seharusnya dikriminalisasi.
Tuntutan Lain: Kritik hingga Pencopotan Kapolri
Tidak hanya itu, BADAR juga membawa sepuluh poin tuntutan. Salah satunya menyinggung soal kinerja Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang dinilai gagal memenuhi harapan masyarakat.
“Seharusnya Kapolri bisa menjadi pengayom rakyat. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Instruksi yang dikeluarkan sering kali merugikan masyarakat, termasuk menekan kawan-kawan yang turun aksi,” lanjut Dirga.
BADAR menegaskan bahwa aksi mereka bukan sekadar reaksi atas penangkapan rekan demonstran, melainkan bentuk konsistensi dalam menyuarakan kepentingan rakyat.
Baca Juga: Toyota Innova Terjun ke Jurang di Battang Barat Palopo Akibat Kabut Tebal
Bantah Isu Massa Bayaran
Di tengah aksi, sempat beredar isu di media sosial yang menyebut adanya massa bayaran dalam sejumlah demonstrasi. Dirga menolak tegas tuduhan itu.
“Kami tegaskan, persoalan isu aksi bayaran yang beredar di media sosial tidak ada kaitannya dengan BADAR. Jangan sampai hal ini dikaburkan atau disamakan dengan gerakan kami,” tegasnya.
Menurutnya, BADAR adalah gerakan yang berdiri atas dasar keresahan masyarakat, bukan demi kepentingan pihak tertentu.
Janji Terus Turun ke Jalan
BADAR menegaskan, aksi yang mereka lakukan bukan yang terakhir. Dirga memastikan bahwa pihaknya akan terus melakukan mobilisasi massa hingga seluruh tuntutan diterima secara resmi oleh pemerintah Kota Palopo, DPRD, maupun Polres Palopo.
“Ke depan, kami akan tetap turun ke jalan sampai sepuluh tuntutan kami diterima secara kelembagaan, baik oleh Wali Kota, Wakil Wali Kota, DPRD, maupun Kepolisian,” ujarnya.
Ia juga berharap agar pemerintah kota serta DPRD bisa hadir secara langsung menemui massa aksi. “Pada aksi sebelumnya, aspirasi kami tidak diterima. Kami kurang tahu bagaimana kondisi internal DPRD, tetapi kami berharap semua unsur, mulai dari fraksi, ketua komisi, hingga pimpinan DPRD, bisa turun menemui massa,” tambahnya.
